Basrief Jualan Buku Bantu Istri Baharuddin Lopa

Menjelang Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Agung meluncurkan buku biografi tentang mantan <a href="http://negribento.blogspot.com/2012/07/baharuddin-lopa-sosok-jaksa-galak_16.html">Jaksa Agung, Baharuddin Lopa</a> di Auditorium Bidakarna, Hotel Bidakara, Senin (16/7). Buku berjudul "Apa dan Siapa Baharuddin Lopa" itu berkisah tentang sepak terjang Baharuddin selama berkiprah di dunia hukum.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOVfU2NvvX2sKUR2UxDOuwnQfSGCVn2JMCpKcY-8suwOj_Qt1TBNP63uxrJZ0WiQ61NAfXOZoWmLzqwKVZSooH6x0HtMzZa2T6oX9SmSdHYQMN8Kl-SQ_03DS4m_-MWdqL8YASVuzZAY/s1600/10+Strategies+for+Success+in+Bisnis+Online+Tanpa+Modal.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Basrief Jualan Buku Bantu Istri Baharuddin Lopa" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOVfU2NvvX2sKUR2UxDOuwnQfSGCVn2JMCpKcY-8suwOj_Qt1TBNP63uxrJZ0WiQ61NAfXOZoWmLzqwKVZSooH6x0HtMzZa2T6oX9SmSdHYQMN8Kl-SQ_03DS4m_-MWdqL8YASVuzZAY/s1600/10+Strategies+for+Success+in+Bisnis+Online+Tanpa+Modal.jpg" title="" /></a></div> <br /> <br /> "Buku ini adalah penghargaan Kejaksaan Agung untuk Baharuddin Lopa. Sebelumnya kita sudah mengabadikan namanya untuk salah satu ruangan pertemuan yaitu Sasana Baharudin Lopa," kata Jaksa Agung, Basrief Arief.<br /> <br /> Buku ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Baharudin Lopa merupakan pemberi warna bagi penegak hukum. Ia dipandang sebagai jaksa yang ideal berwibawa, tegas, jujur dan, berintegritas. Oleh karena itu diharapkan para jaksa dapat termotivasi untuk meneladani kepribadiannya. Seratus persen hasil penjualan buku ini akan dipergunakan untuk membantu istri Baharuddin yang sedang sakit.<br /> <br /> "Tanggal 6 Juli lalu kami menyempatkan diri untuk kerkunjung ke rumah beliau. Ibu Baharuddin Lopa dalam keadaan sakit, 3 bulan lalu dan masih memerlukan perawatan. Jadi ini nanti untuk membantu beliau," Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Andhi Nirwanto.<i>-JPNN.COM-</i>

Basrief Jualan Buku Bantu Istri Baharuddin Lopa

Menjelang Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Agung meluncurkan buku biografi tentang mantan Jaksa Agung, Baharuddin Lopa di Auditorium Bidakar...

selengkapnya

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3875654/negri-bento?claim=dpacvucgywr">Follow my blog with Bloglovin</a><br /> <br /> Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis hukuman percobaan kepada seorang Sekretaris Desa di Probolinggo karena melakukan korupsi alokasi dana desa senilai Rp5 juta. Menurut Aboebakar, vonis bagi pelaku korupsi tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang giat memerangi korupsi.<br /> <br /> "Yang jelas keputusan ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat," kata Aboebakar, Selasa (16/7), di Jakarta.<br /> <br /> Meski begitu, Aboebakar mengakui bagaimanapun keputusan pengadilan harus dihormati. Sebab, imbuh dia, apapun keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat, apalagi disalahkan atau dipidana.<br /> <br /> Polisi PKS ini juga mengaku sangat herat karena kasus korupsi tersebut jauh lebih besar dari harga sandal yang diduga dicuri AAL atau harga piring yang dipersoalkan majikan terhadap nenek Rasminah. Aboebakar juga menyindir angka Rp5 juta itu tak sebanding dengan harga semangka yang dicuri Kholil di Kediri ataupun harga tiga buah kakao yang dicuri nenek Minah di Banyumas.<br /> <br /> "Lantas kenapa pengadilan begitu kejam kepada mereka? Dan kenapa para hakim begitu permisif pada koruptor seperti ini?" katanya.<br /> <br /> Ditambahkan, jika para hakim atau MA ingin memberikan batasan minimal pencurian yang bisa dikriminalisasi haruslah dilaksanakan dengan adil. "Jangan ada diskriminasi seperti ini. Hukum jangan sampai seperti pisau, yang hanya tajam kepada rakyat kecil saja," ungkap Aboebakar.<br /> <br /> Oleh karenanya, Aboebakar mengingatkan, MA harus mengevaluasi persoalan ini. "Jangan sampai lembaga ini semakin tidak kredibel di mata masyarakat," ujarnya.<br /> <br /> Disebutkannya lagi, soal pembatasan tindak pidana sebenarnya juga dikenal dalam hukum jinayah (Pidana Islam). Dalam konsep jinayah, potong tangan akan dikenakan kepada para pencuri di atas seperempat dinar. Satu Dinar terbuat dari logam mulia emas 22 karat dengan berat 4.25 gram.<br /> <br /> "Jadi kalau dengan nilai sekarang seperempat dinar kurang lebih Rp700-an ribu. Maka pencurian di atas nilai itu bisa dipotong tangan," pungkas Kapoksi III PKS di DPR itu.-JPNN.COM-

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

Follow my blog with Bloglovin Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis...

selengkapnya

Kejaksaan Klaim Lebih Baik dari KPK

Kejaksaan Agung menampik anggapan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena kejaksaan lemah dalam penanganan kasus korupsi. Menurut Jaksa Agung Basrief Arief, sepanjang tahun tahun 2011, pihaknya melakukan penyidikan 1729 perkara, dengan penuntutan sebanyak 1499  perkara dan uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 198 miliar. Hal ini menurutnya berbeda dengan catatan KPK tahun 2011 yang hanya menangani 61 perkara.<br /><br />"Ini sekedar perbandingan dengan KPK. Pada bulan Januari hingga Juni 2012 kita sudah lakukan penyidikan 450 Perkara, penuntutan 422 perkara dan uang yang diselamatkan sebesar Rp 48, 3 miliar. Mungkin ini karena kejaksaan ada di seluruh wilayah Indonesia," kata Basrief di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7).<br /><br />Hal yang sama juga diungkapkan mantan Jaksa, Andi Hamzah. Ia mengaku alasan bahwa KPK dibentuk karena lebih baik dari Kejaksaan tak sesuai kenyataan di lapangan. Ia bahkan memandang KPK lambat dalam mengusut beberapa kasus besar. "KPK kan hanya terbatas karena tempatnya di Jakarta. Secara yuridis lebih cepat Gedung Bundar (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dibanding KPK," kata dia.<br /><br />Selain membandingkan kelebihan dan kekurangan, Andi juga menyatakan sejumlah sistem kerja di KPK berlawanan dengan  Undang-Undang Kejaksaan Agung tahun 2004 pasal 2 ayat (3). Dalam pasal tersebut dinyatakan kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan. Namun, jaksa penuntut umum yang bekerja di KPK tidak berada di bawah kendali Jaksa Agung. Dengan ini, kata dia, penuntut umum di KPK kehilangan legitimasinya.<br /><br />"Semua penuntut umum di KPK itu berasal dari Kejaksaan, tapi tidak di bawah kendali Jaksa Agung. Mereka justru dikendalikan oleh Ketua KPK. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang punya dua orang jaksa agung, untuk delik korupsi, yaitu Jaksa Agung dan Ketua KPK," jelas Andi dalam  seminar "Eksistensi Lembaga Penegak Hukum Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana, di Hotel Bidakara.<br /><br />Andi menyatakan, adanya penyimpangan ini bukan berarti ia ingin mengkerdilkan KPK. Lembaga tersebut, kata dia, hanya perlu pembenahan. Penuntut umum khusus di KPK, kata dia, perlu dipertahankan, akan tetapi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang Kejaksaan Agung.<br /><br />"Saya bukan bela koruptor dengan ini. Saya manusia pertama yang senang ada KPK di Indonesia, demi Tuhan. Ini bukan untuk mengecilkan KPK. Saya dukung penuh KPK tapi kita harus berjalan di atas hukum yang berlaku," tuturnya.<br /><br />Ia mengingatkan bahwa KPK seharusnya bersifat permanen untuk mencegah korupsi, sesuai dengan United Nations Against Corruption yang sudah diratifikasi Indonesia.<i>-JPNN.COM-</i>

Kejaksaan Klaim Lebih Baik dari KPK

Kejaksaan Agung menampik anggapan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena kejaksaan lemah dalam penanganan kasu...

selengkapnya

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat  kontra tentang sistem kerja dan wewenang KPK datang dari mantan penyidik KPK, Tumpak Simanjuntak.<br /><br />Tumpak yang kini bekerja di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung ini mempertanyakan kewenangan KPK, yang menurutnya melebihi Kejaksaan Agung. Padahal KPK bersifat Ad Hoc.<br /><br />"KPK ketika menyita barang bukti tidak perlu izin pengadilan atau memblokir rekening tanpa izin lembaga terkait. KPK juga tidak perlu ada ijin dari Bank Indonesia kalau ada penyidikan uang-uang yang ada di bank, tidak perlu perlindungan pada hak asasi manusia. Ini berbeda dengan kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung," kata Tumpak saat mengikuti seminar "Eksistensi Lembaga "Penegak Hukum" Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/7)<br /><br />Akibat berbagai perbedaan kewenangan ini, Tumpak menilai ,pemerintah tidak tegas dalam memberikan batasan sampai kapan KPK berdiri beserta wewenang yang melekat padanya. Ia berpendapat, seharusnya kewenangan yang lebih besar diberikan pada kepolisian dan kejaksaan. Ia menganggap ini sebagai diskriminasi.<br /><br />"Menurut saya, KPK sebagai lembaga Ad Hoc harus ada batasan lembaga ini berdiri karena akan menjadi persaingan dengan lembaga resmi , jadi harus ada ketegasan dari pemerintah," kata Tumpak.<br /><br />Sementara itu, ihwal berdirinya KPK diungkapkan oleh Luhut Pangaribuan, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia.<br /><br />Luhut yang juga praktisi hukum itu mengatakan KPK dibentuk karena lembaga konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak cukup memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberantas kasus korupsi yang merajalela.<br /><br />Kehadiran KPK ini juga diikuti dengan terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK pun mendapat kewenangan khusus dibanding Kejaksaan Agung dan Polri.<br /><br />Beberapa diantaranya KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan kepolisian dan kejaksaan sebagai counterpartner.<br /><br />"KPK juga berfungsi sebagai pemicu atau triger mechanism pada lembaga kepolisian dan kejaksaan dimana dapat mengambil alih kewenangannya untuk memeriksa suatu kasus," terangnya.<br /><br />KPK juga secara langsung dapat melakukan supervisi dengan dua lembaga tersebut. Selain itu, dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.<br /><br />"Inilah yang menyebabkan adanya kontra juga. Karena sebagian kalangan menilai bahwa tidak ada satu negara pun yang membentuk lembaga ad hoc yang diberi yudisial apalagi melakukan intervensi," terangnya.<br /><br />Ia menyatakan pemerintah perlu mengkaji kembali pendekatan lembaga ad hoc agar tidak terjadi simpang siur dalam dalam lembaga peradilan dan tatanan hukum untuk pemberantasan korupsi.<i>-JPNN.COM-</i>

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat  kontra tentang sistem kerja dan wew...

selengkapnya

Baharuddin Lopa Sosok Jaksa Galak

Kalangan penegak dan praktisi hukum selalu mengenang sosok mantan Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa. Meski masa jabatannya sebagai Jaksa Agung begitu singkat, namanya terkenal sebagai jaksa yang ekstrim, keras dan jujur.<br /><br />Pria kelahiran Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus 1935 ini diangkat sebagai Jaksa Agung pada 6 Juni 2001 dan mengakhiri jabatannya pada 3 Juli 2001 karena meninggal dunia.<br /><br />Kini menjelang peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Agung kembali mengenang mendiang mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Sejumlah tokoh pun angkat bicara soal Baharuddin Lopa.<br /><br />Salah satunya, Jaksa Agung, Basrief Arief. Masih melekat dalam ingatannya sosok Baharuddin Lopa adalah penegak hukum yang tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Meski hanya mengenal Baharuddin dalam waktu singkat, ia melihat Baharuddin sebagai jaksa yang memiliki integritas tinggi dan patut diteladani.<br /><br />"Beliau jujur, tegas dan tak mengenal keluarga, saudara dan rekan dalam penegakan hukum. Beliau selalu mengatakan jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati untuk menegakan hukum," ujar Basrief dalam launching buku "Apa dan Siapa Baharuddin Lopa" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7).<br /><br />Basrief berharap seluruh jaksa di Indonesia dapat meneladani kepribadian Baharuddin Lopa tersebut. "Saya bermimpi seandainya saja, semua rakyat mengambil contoh perjalanan tokoh nasional seperti Baharuddin Lopa," sambungnya.<br /><br />Sementara itu, mantan jaksa, Andi Hamzah punya kenangan sendiri tentang Baharuddin. Ia menyebut Baharuddin adalah jaksa yang galak. Walaupun keras dan ekstrim, menurutnya, Baharuddin sangat taat beragama. Ia menjunjung tinggi moral dan kemanusiaan dalam setiap perilakunya di kalangan kejaksaan.<br /><br />"Pertama kali saya kenal dia di kejaksaan negeri, waktu dilantik jadi jaksa. Baharudin itu jadi Kajari galak sekali orangnya. Jaksa tua-tua di marahinya,"tutur Andi sambil tertawa.<br /><br />Begitu cintanya Baharuddin pada dunia hukum, saat terakhir sebelum ia menghembuskan napas terakhir pun masih tetap memikirkan negaranya. Ia gelisah dengan republik ini yang kian morat-marit dengan sejumlah.<br /><br />Mantan Ajudan Baharudin Lopa, Enang Supriyadi Samsi mengungkapkan, Lopa bahkan sempat mengucapkan syukur atas cinta Tuhan padanya, sebelum ia berpulang. Ia meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun.<br /><br />"Beliau adalah sosok yang apa adanya. Waktu bapak ke Riyadh sebenarnya yang menemani harusnya saya, tapi saya tidak tahu kenapa tiket saya tidak dibelikan. Dia bilang, kau tunggu saja di Indonesia, jadi Jaksa Agung," tutur Enang menirukan Baharuddin.<br /><br />Kini meski Baharuddin telah tiada, ia masih tetap dikenal sebagai pendekar keadilan dan hukum. Kejaksaan mengharapkan masih akan muncul Lopa-lopa lainnya yang terinspirasi untuk mengikuti jejak dan teladan Baharuddin Lopa.<i>-JPNN.COM-</i>

Baharuddin Lopa Sosok Jaksa Galak

Kalangan penegak dan praktisi hukum selalu mengenang sosok mantan Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa. Meski masa jabatannya sebagai Jaksa Agung...

selengkapnya