Negri Bento: Korupsi

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3875654/negri-bento?claim=dpacvucgywr">Follow my blog with Bloglovin</a> 
 
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis hukuman percobaan kepada seorang Sekretaris Desa di Probolinggo karena melakukan korupsi alokasi dana desa senilai Rp5 juta. Menurut Aboebakar, vonis bagi pelaku korupsi tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang giat memerangi korupsi. 
 
"Yang jelas keputusan ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat," kata Aboebakar, Selasa (16/7), di Jakarta. 
 
Meski begitu, Aboebakar mengakui bagaimanapun keputusan pengadilan harus dihormati. Sebab, imbuh dia, apapun keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat, apalagi disalahkan atau dipidana. 
 
Polisi PKS ini juga mengaku sangat herat karena kasus korupsi tersebut jauh lebih besar dari harga sandal yang diduga dicuri AAL atau harga piring yang dipersoalkan majikan terhadap nenek Rasminah. Aboebakar juga menyindir angka Rp5 juta itu tak sebanding dengan harga semangka yang dicuri Kholil di Kediri ataupun harga tiga buah kakao yang dicuri nenek Minah di Banyumas. 
 
"Lantas kenapa pengadilan begitu kejam kepada mereka? Dan kenapa para hakim begitu permisif pada koruptor seperti ini?" katanya. 
 
Ditambahkan, jika para hakim atau MA ingin memberikan batasan minimal pencurian yang bisa dikriminalisasi haruslah dilaksanakan dengan adil. "Jangan ada diskriminasi seperti ini. Hukum jangan sampai seperti pisau, yang hanya tajam kepada rakyat kecil saja," ungkap Aboebakar. 
 
Oleh karenanya, Aboebakar mengingatkan, MA harus mengevaluasi persoalan ini. "Jangan sampai lembaga ini semakin tidak kredibel di mata masyarakat," ujarnya. 
 
Disebutkannya lagi, soal pembatasan tindak pidana sebenarnya juga dikenal dalam hukum jinayah (Pidana Islam). Dalam konsep jinayah, potong tangan akan dikenakan kepada para pencuri di atas seperempat dinar. Satu Dinar terbuat dari logam mulia emas 22 karat dengan berat 4.25 gram. 
 
"Jadi kalau dengan nilai sekarang seperempat dinar kurang lebih Rp700-an ribu. Maka pencurian di atas nilai itu bisa dipotong tangan," pungkas Kapoksi III PKS di DPR itu.-JPNN.COM-

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

Follow my blog with Bloglovin Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis...

selengkapnya

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat  kontra tentang sistem kerja dan wewenang KPK datang dari mantan penyidik KPK, Tumpak Simanjuntak. Tumpak yang kini bekerja di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung ini mempertanyakan kewenangan KPK, yang menurutnya melebihi Kejaksaan Agung. Padahal KPK bersifat Ad Hoc. "KPK ketika menyita barang bukti tidak perlu izin pengadilan atau memblokir rekening tanpa izin lembaga terkait. KPK juga tidak perlu ada ijin dari Bank Indonesia kalau ada penyidikan uang-uang yang ada di bank, tidak perlu perlindungan pada hak asasi manusia. Ini berbeda dengan kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung," kata Tumpak saat mengikuti seminar "Eksistensi Lembaga "Penegak Hukum" Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/7) Akibat berbagai perbedaan kewenangan ini, Tumpak menilai ,pemerintah tidak tegas dalam memberikan batasan sampai kapan KPK berdiri beserta wewenang yang melekat padanya. Ia berpendapat, seharusnya kewenangan yang lebih besar diberikan pada kepolisian dan kejaksaan. Ia menganggap ini sebagai diskriminasi. "Menurut saya, KPK sebagai lembaga Ad Hoc harus ada batasan lembaga ini berdiri karena akan menjadi persaingan dengan lembaga resmi , jadi harus ada ketegasan dari pemerintah," kata Tumpak. Sementara itu, ihwal berdirinya KPK diungkapkan oleh Luhut Pangaribuan, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Luhut yang juga praktisi hukum itu mengatakan KPK dibentuk karena lembaga konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak cukup memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberantas kasus korupsi yang merajalela. Kehadiran KPK ini juga diikuti dengan terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK pun mendapat kewenangan khusus dibanding Kejaksaan Agung dan Polri. Beberapa diantaranya KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan kepolisian dan kejaksaan sebagai counterpartner. "KPK juga berfungsi sebagai pemicu atau triger mechanism pada lembaga kepolisian dan kejaksaan dimana dapat mengambil alih kewenangannya untuk memeriksa suatu kasus," terangnya. KPK juga secara langsung dapat melakukan supervisi dengan dua lembaga tersebut. Selain itu, dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. "Inilah yang menyebabkan adanya kontra juga. Karena sebagian kalangan menilai bahwa tidak ada satu negara pun yang membentuk lembaga ad hoc yang diberi yudisial apalagi melakukan intervensi," terangnya. Ia menyatakan pemerintah perlu mengkaji kembali pendekatan lembaga ad hoc agar tidak terjadi simpang siur dalam dalam lembaga peradilan dan tatanan hukum untuk pemberantasan korupsi.-JPNN.COM-

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat kontra tentang sistem kerja dan wew...

selengkapnya

Regenerasi Koruptor ke PNS Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, memotong regenerasi koruptor. Ajakan tersebut didasari banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK dari kalangan PNS, dengan usia relatif berusia muda dan berasal dari golongan III-a. “Kita banyak temukan rekening PNS dengan duit miliaran rupiah, mereka rata-rata berumur 25-28 tahun. Mereka berasal dari golongan III-a,” ujar Juru Bicara KP Johan Budi Prasetyo, dalam kegiatan Lokakarya Kehumasan, di Ruang Rapat I Balaikota, kemarin. Johan menuturkan, hal itu mengindikasikan adanya regenerasi koruptor di kalangan muda. “Ini sangat disesalkan, karena pihak yang paling disengsarakan adalah masyarakat,” ucapnya. Untuk itu, Johan mengajak agar PNS di Kota Bogor bersama-sama berjuang melawan korupsi. PNS bersama-sama sepakat untuk berani mengatakan tidak kepada korupsi. “Kalau ada perintah dari atasan yang berbau korupsi jangan takut untuk menolak,” ingatnya. Lebih lanjut, Johan mengungkapkan bahwa korupsi bukanlah sebuah budaya. Korupsi merupakan perilaku yang tidak baik. Untuk memotong regenerasi korupsi, Johan mengajak semua pihak agar menjadikan korupsi sebagai perbuatan yang menjijikkan layaknya haram makan babi bagi kaum muslim. “Korupsi harus dipropagandakan secara terus-menerus, sehingga suatu saat korupsi menjadi sangat menjijikkan,” jelasnya. Di kesempatan yang sama, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Mochammad Encep Ali Alhamidi mengatakan, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk memerangi praktik perbuatan korupsi saat ini. Sebab, pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan sangat diperlukan. “Terlebih lagi, dengan adanya UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuat seluruh badan publik lebih dituntut untuk mengimplementasikannya agar lebih terbuka dan efektif,” beber Encep.-JPNN.COM-

Regenerasi Koruptor ke PNS Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, memotong regenerasi kor...

selengkapnya