July 2012

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3875654/negri-bento?claim=dpacvucgywr">Follow my blog with Bloglovin</a> 
 
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis hukuman percobaan kepada seorang Sekretaris Desa di Probolinggo karena melakukan korupsi alokasi dana desa senilai Rp5 juta. Menurut Aboebakar, vonis bagi pelaku korupsi tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang giat memerangi korupsi. 
 
"Yang jelas keputusan ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat," kata Aboebakar, Selasa (16/7), di Jakarta. 
 
Meski begitu, Aboebakar mengakui bagaimanapun keputusan pengadilan harus dihormati. Sebab, imbuh dia, apapun keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat, apalagi disalahkan atau dipidana. 
 
Polisi PKS ini juga mengaku sangat herat karena kasus korupsi tersebut jauh lebih besar dari harga sandal yang diduga dicuri AAL atau harga piring yang dipersoalkan majikan terhadap nenek Rasminah. Aboebakar juga menyindir angka Rp5 juta itu tak sebanding dengan harga semangka yang dicuri Kholil di Kediri ataupun harga tiga buah kakao yang dicuri nenek Minah di Banyumas. 
 
"Lantas kenapa pengadilan begitu kejam kepada mereka? Dan kenapa para hakim begitu permisif pada koruptor seperti ini?" katanya. 
 
Ditambahkan, jika para hakim atau MA ingin memberikan batasan minimal pencurian yang bisa dikriminalisasi haruslah dilaksanakan dengan adil. "Jangan ada diskriminasi seperti ini. Hukum jangan sampai seperti pisau, yang hanya tajam kepada rakyat kecil saja," ungkap Aboebakar. 
 
Oleh karenanya, Aboebakar mengingatkan, MA harus mengevaluasi persoalan ini. "Jangan sampai lembaga ini semakin tidak kredibel di mata masyarakat," ujarnya. 
 
Disebutkannya lagi, soal pembatasan tindak pidana sebenarnya juga dikenal dalam hukum jinayah (Pidana Islam). Dalam konsep jinayah, potong tangan akan dikenakan kepada para pencuri di atas seperempat dinar. Satu Dinar terbuat dari logam mulia emas 22 karat dengan berat 4.25 gram. 
 
"Jadi kalau dengan nilai sekarang seperempat dinar kurang lebih Rp700-an ribu. Maka pencurian di atas nilai itu bisa dipotong tangan," pungkas Kapoksi III PKS di DPR itu.-JPNN.COM-

Putusan MA Dinilai Cederai Rasa Keadilan

Follow my blog with Bloglovin Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang hanya memvonis...

selengkapnya

Nasib Guru di Perbatasan Yang Bergaji 500 Ribu/6bulan

<blockquote class="tr_bq">
JANJI pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan khusus kepada para guru yang mengajar di daerah perbatasan, pedalaman, atau pun daerah tertinggal, ternyata hanya hisapan jempol belaka. </blockquote>
Susana Mofu adalah seorang guru yang mengajar di Papua ini hanya dibayar dengan upah yang besarannya sangat minim dan tidak layak. Kendati demikian, Susana pun tetap semangat untuk mengajar karena memang berniat untuk memajukan pendidikan di wilayah perbatasan. Susana Mofu, adalah wanita berusia 34 tahun yang hidup di wilayah perbatasan dan pedalaman Biak, Papua. Susana—begitu dirinya akrab disapa, juga merupakan seorang janda beranak satu yang sudah selama tujuh tahun ini mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di SD Inpres Sumberker, Biak, Papua. 
Meskipun dirinya telah lama mengajar di wilayah perbatasan, namun nampaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Buktinya, dirinya hanya menerima upah sebesar Rp 500 ribu untuk 6 bulan. “Sejak awal saya mengajar di sekolah tersebut dan sudah mengalami tiga kali pergantian kepala sekolah, saya hanya dibayar sebesar Rp 500 ribu untuk 6 bulan, dan terkadang untuk 3 bulan,” ungkap Susana kepada JPNN ketika ditemui di dalam acara silaturahmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan 21 Guru Perbatasan Terpilih di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin (9/7). 
Susana mengakui, besaran gaji yang diterimanya kerap kali tidak cukup untuk membiayai hidupnya maupun anak semata wayangnya. Hasilnya, dia pun harus meminta bantuan kepada kedua orang tuanya yang merupakan pensiunan guru. “Habisnya mau bagaimana lagi? Kalau tidak minta bantuan orang tua, saya tidak mampu untuk menghidupi anak saya,” serunya. Namun begitu, Susana hingga saat ini tidak pernah mengeluh kepada pimpinan sekolah tempat ia mengajar. Ia pun selalu menerima berapa pun besaran gaji yang dibayarkan kepada dirinya mengingat ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang guru berstatus guru honorer. “Saya terima saja berapa pun upah yang dibayarkan kepada saya. Lagipula saya hanya seorang guru honorer yang memang cukup rendah gajinya,” katanya. Susana bercerita, setiap hari harus menempuh jarak 3 kilometer dari tempat tinggalnya menuju sekolah dengan menggunakan ojek motor dengan biaya Rp 10 ribu untuk pulang pergi. Sehingga, gajinya ludes hanya untuk biaya transportasi, tak dua bulan. “Saya tidak menyesal. Kalau bukan saya, siapa yang bisa mengajari anak-anak di daerah saya? Saya punya ilmu, lulusan S1, tapi jika ilmu saya tidak ditransferkan kepada anak-anak, mau diapakan? Maka itu, saya ikhlas. Niat saya memang untuk mengajarkan anak-anak di daerah saya,” paparnya. Susana yang baru saja memperoleh gelar S1-nya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Biak pada tahun 2011 lalu, memang terlihat sangat sederhana. Dia mengatakan, sejak masih kuliah ia pun sudah mengajar di sekolah dasar tersebut. Yakni hanya dengan mengandalkan surat rekomendasi dari kampusnya. “Kalau tidak begitu, saya tidak bisa mengajar. Cita-cita saya memang ingin menjadi guru,” tukasnya. Bagaimana dengan kondisi anak-anak di Biak ? Susana sembari duduk dan menikmati hidanganya menceritakan, anak-anak di Biak, Papua sangat antusias dan sangat rajin untuk pergi ke sekolah. Hanya saja, ketika sampai di sekolah terkadang hanya untuk bermain dan tidak mau untuk belajar di kelas. “Saya anggap itu adalah tantangan untuk saya sebagai seorang guru. Yang utama, saya harus bersabar dan bisa memotivasi anak-anak. Saya selalu bertanya kepada mereka tentang cita-citanya. Setelah mereka menyebutkan cita-citanya, saya selalu bilang, kalian harus belajar untuk bisa menjadi seseorang yang kalian cita-citakan. Itu saja. Setelah itu, mereka menurut, mau untuk belajar,” papar Susana. Dalam sehari, Susana harus mengajar selama 4,5 jam. Dengan begitu, tentu dia sudah memenuhi syarat mengiktui sertifikasi guru, yang mewajibkan guru harus mengajar 24 jam dalam seminggu. Untuk kondisi sekolah SD Inpres Sumberker, menurutnya sangat layak dan bagus. Sekolah tersebut memiliki 13 orang guru, dan terdiri dari 7 rombongan belajar (rombel), dimana masing-masing kelasnya terdiri dari 32 anak. “Seharusnya ada 6 kelas. Tetapi, kelas 2 itu ada kelas paralel (dua rombel). Misalnya, kelas 2A dan 2B,” jelasnya. Tapi yang dikeluhkan hingga saat ini, ternyata bukanlah menunut kenaikan gaji, tetapi Susana justru meminta kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk membangun perpustakaan di sekolah tempatnya mengajar. Selama 7 tahun mengajar, sekolah itu tidak pernah memiliki perpustakaan. Terlebih, selama ini yang memiliki buku pelajaran adalah para guru. “Anak-anak didik saya tidak punya buku. Buku dari mana? Tidak pernah ada kiriman buku pelajaran untuk anak-anak di sekolah saya. Jadi, yang pegang buku hanya guru, yang kemudian dibacakan atau didikte kemudian anak-anak mencatatnya,” keluhnya. Menurutnya, hanya itu yang ia harapkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jika memang pemerintah peduli akan nasib pendidikan di wilayah perbatasan. “Puji Tuhan, mulai awal tahun 2012 kemarin, saya memang sudah mendapatkan gaji Rp 3 juta untuk 3 bulan. Maka itu, saya hanya meminta buku untuk anak-anak didik saya supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik,” imbuhnya. Susana juga merasa sangat bangga bisa terpilih untuk berangkat ke Jakarta bersama 20 guru lainnya dari wilayah perbatasan, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatannya selama di Jakarta, adalah mengunjungi beberapa tempat mulai dari museum, mendapatkan pembekalan materi ajar,  hingga berkunjung ke Garuda Indonesia Training Center (GITC). Dalam penyelenggaraan acara ini, pemerintah memang bekerjasama dengan pihak maskapai Garuda Indonesia. “Saya tentu senang bisa bertemu dengan Pak Menteri dan juga dengan para guru perbatasan lainnya. Kita bisa saling bertukar pikiran dalam hal cara belajar mengajar di sekolah,” terang Susana. -JPNN.COM-

Nasib Guru di Perbatasan Yang Bergaji 500 Ribu/6bulan

JANJI pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan khusus kepada para guru yang mengajar di daerah perbatasan, pedalaman, atau pun daerah te...

selengkapnya

Kejaksaan Klaim Lebih Baik dari KPK

Kejaksaan Agung menampik anggapan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena kejaksaan lemah dalam penanganan kasus korupsi. Menurut Jaksa Agung Basrief Arief, sepanjang tahun tahun 2011, pihaknya melakukan penyidikan 1729 perkara, dengan penuntutan sebanyak 1499  perkara dan uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 198 miliar. Hal ini menurutnya berbeda dengan catatan KPK tahun 2011 yang hanya menangani 61 perkara. "Ini sekedar perbandingan dengan KPK. Pada bulan Januari hingga Juni 2012 kita sudah lakukan penyidikan 450 Perkara, penuntutan 422 perkara dan uang yang diselamatkan sebesar Rp 48, 3 miliar. Mungkin ini karena kejaksaan ada di seluruh wilayah Indonesia," kata Basrief di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7). Hal yang sama juga diungkapkan mantan Jaksa, Andi Hamzah. Ia mengaku alasan bahwa KPK dibentuk karena lebih baik dari Kejaksaan tak sesuai kenyataan di lapangan. Ia bahkan memandang KPK lambat dalam mengusut beberapa kasus besar. "KPK kan hanya terbatas karena tempatnya di Jakarta. Secara yuridis lebih cepat Gedung Bundar (Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dibanding KPK," kata dia. Selain membandingkan kelebihan dan kekurangan, Andi juga menyatakan sejumlah sistem kerja di KPK berlawanan dengan  Undang-Undang Kejaksaan Agung tahun 2004 pasal 2 ayat (3). Dalam pasal tersebut dinyatakan kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan. Namun, jaksa penuntut umum yang bekerja di KPK tidak berada di bawah kendali Jaksa Agung. Dengan ini, kata dia, penuntut umum di KPK kehilangan legitimasinya. "Semua penuntut umum di KPK itu berasal dari Kejaksaan, tapi tidak di bawah kendali Jaksa Agung. Mereka justru dikendalikan oleh Ketua KPK. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang punya dua orang jaksa agung, untuk delik korupsi, yaitu Jaksa Agung dan Ketua KPK," jelas Andi dalam  seminar "Eksistensi Lembaga Penegak Hukum Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana, di Hotel Bidakara. Andi menyatakan, adanya penyimpangan ini bukan berarti ia ingin mengkerdilkan KPK. Lembaga tersebut, kata dia, hanya perlu pembenahan. Penuntut umum khusus di KPK, kata dia, perlu dipertahankan, akan tetapi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang Kejaksaan Agung. "Saya bukan bela koruptor dengan ini. Saya manusia pertama yang senang ada KPK di Indonesia, demi Tuhan. Ini bukan untuk mengecilkan KPK. Saya dukung penuh KPK tapi kita harus berjalan di atas hukum yang berlaku," tuturnya. Ia mengingatkan bahwa KPK seharusnya bersifat permanen untuk mencegah korupsi, sesuai dengan United Nations Against Corruption yang sudah diratifikasi Indonesia.-JPNN.COM-

Kejaksaan Klaim Lebih Baik dari KPK

Kejaksaan Agung menampik anggapan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena kejaksaan lemah dalam penanganan kasu...

selengkapnya

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat  kontra tentang sistem kerja dan wewenang KPK datang dari mantan penyidik KPK, Tumpak Simanjuntak. Tumpak yang kini bekerja di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung ini mempertanyakan kewenangan KPK, yang menurutnya melebihi Kejaksaan Agung. Padahal KPK bersifat Ad Hoc. "KPK ketika menyita barang bukti tidak perlu izin pengadilan atau memblokir rekening tanpa izin lembaga terkait. KPK juga tidak perlu ada ijin dari Bank Indonesia kalau ada penyidikan uang-uang yang ada di bank, tidak perlu perlindungan pada hak asasi manusia. Ini berbeda dengan kewenangan Polri dan Kejaksaan Agung," kata Tumpak saat mengikuti seminar "Eksistensi Lembaga "Penegak Hukum" Ad Hoc Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/7) Akibat berbagai perbedaan kewenangan ini, Tumpak menilai ,pemerintah tidak tegas dalam memberikan batasan sampai kapan KPK berdiri beserta wewenang yang melekat padanya. Ia berpendapat, seharusnya kewenangan yang lebih besar diberikan pada kepolisian dan kejaksaan. Ia menganggap ini sebagai diskriminasi. "Menurut saya, KPK sebagai lembaga Ad Hoc harus ada batasan lembaga ini berdiri karena akan menjadi persaingan dengan lembaga resmi , jadi harus ada ketegasan dari pemerintah," kata Tumpak. Sementara itu, ihwal berdirinya KPK diungkapkan oleh Luhut Pangaribuan, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Luhut yang juga praktisi hukum itu mengatakan KPK dibentuk karena lembaga konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak cukup memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberantas kasus korupsi yang merajalela. Kehadiran KPK ini juga diikuti dengan terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK pun mendapat kewenangan khusus dibanding Kejaksaan Agung dan Polri. Beberapa diantaranya KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan kepolisian dan kejaksaan sebagai counterpartner. "KPK juga berfungsi sebagai pemicu atau triger mechanism pada lembaga kepolisian dan kejaksaan dimana dapat mengambil alih kewenangannya untuk memeriksa suatu kasus," terangnya. KPK juga secara langsung dapat melakukan supervisi dengan dua lembaga tersebut. Selain itu, dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. "Inilah yang menyebabkan adanya kontra juga. Karena sebagian kalangan menilai bahwa tidak ada satu negara pun yang membentuk lembaga ad hoc yang diberi yudisial apalagi melakukan intervensi," terangnya. Ia menyatakan pemerintah perlu mengkaji kembali pendekatan lembaga ad hoc agar tidak terjadi simpang siur dalam dalam lembaga peradilan dan tatanan hukum untuk pemberantasan korupsi.-JPNN.COM-

Mantan Penyidik Desak Kewenangan KPK Dibatasi

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih menyimpan kontroversi. Salah satu pendapat kontra tentang sistem kerja dan wew...

selengkapnya

Mayat Itu Berjalan Lagi Bukan sebagai Kuntilanak

APA kabar PT Kertas Leces (Persero)? Yang sudah lebih dari dua tahun mati suri? Yang selama itu nasib karyawannya tidak menentu? Yang diyakini tidak akan bisa hidup lagi kalau tidak digerojok uang negara Rp 200 miliar? Sejak dua minggu lalu pabrik kertas yang sangat besar yang berlokasi di selatan Probolinggo ini mulai siuman. Tanda-tanda kehidupan sudah mulai kelihatan. Suara mesin sudah kembali menderu. Leces hidup lagi! Bukan sebagai mayat berjalan, tapi sebagai pasien yang sudah bisa dipaksa berjalan. Semula negara sudah setuju kembali menggerojokkan Rp 200 miliar ke Leces. Tapi, ketika saya diangkat menjadi menteri BUMN, rencana penggerojokan itu saya minta ditunda. Saya ingin melihat dulu apakah benar persoalan pokoknya pada modal. Apakah bukan pada manajemen. Ini harus saya pelajari dulu agar negara tidak mudah begitu saja menggerojokkan dana ratusan miliar rupiah. Belum tentu dengan dana tersebut pabrik kertas, atau bisnis apa pun yang lagi kesulitan, bisa diselamatkan. Kadang satu manajemen memiliki kecenderungan mencari jalan yang paling mudah. Alasan ketidakcukupan modal adalah kambing hitam yang sangat lezat disate dan disuguhkan. Tapi, dari pengalaman saya, belum tentu akar masalahnya ada di modal. Sering kali pokok persoalannya terjadi di manajemen itu sendiri. Memang banyak yang sewot ketika saya menyetop pengucuran dana itu. Untuk apa distop? Kan sudah disetujui? Tinggal dicairkan? Kok bodoh amat diberi uang ratusan miliar rupiah tidak segera ditangkap? Tentu saya tidak akan tergoyahkan dengan penilaian seperti itu. Kalau memang ada jaminan dengan pencairan dana tersebut Leces pasti hidup, saya pun akan langsung setuju. Masalahnya, jaminan pasti hidup itu yang tidak ada. Terbukti gerojokan uang ratusan miliar rupiah pada tahun-tahun yang lalu juga tidak berhasil menghidupkan Leces. Uang itu habis lagi dan habis lagi. Dan kecenderungannya akan minta lagi dan minta lagi. Untuk Leces, saya melihat persoalan pokok di manajemen. Itu bisa saya rasakan ketika saya bermalam di kompleks pabrik kertas Leces pada malam Idul Adha lalu. Saya melihat manajemen sudah betul membangun boiler baru berbahan bakar batu bara. Itu akan membuat biaya energi Leces jauh lebih murah. Saya salut dengan pemikiran dan langkah itu. Tapi, untuk menghidupkan Leces tidak cukup hanya dengan satu langkah. Dia membutuhkan puluhan, bahkan ratusan terobosan. Itulah sebabnya diperlukan manajemen yang lebih kuat. Tidak gampang menemukan tim manajemen yang tangguh. Apalagi, untuk "dijerumuskan" ke dalam perusahaan yang sedang pingsan. Tim manajemen yang kuat tentu ingin masuk ke perusahaan yang besar dan bagus. Leces rupanya masih bernasib baik. Seseorang yang bernama Budi Kusmarwoto mau dijebloskan ke situ. Pengalamannya yang panjang saat menjadi direktur anak perusahaan PLN (PT PLN Engineering) memudahkan dia menganalisis kondisi Leces. Orangnya juga tidak egois. Ketika diminta membentuk dream team untuk manajemen Leces, Budi tidak serta merta mengajak rombongan dari luar masuk ke Leces. Budi memilih orang-orang dalam untuk menjadi timnya. Sebagai mantan Dirut PLN tentu saya mengenal Budi dengan baik. Antusiasmenya meledak-ledak. Gairah kerjanya tidak pernah padam. Kecintaannya kepada pekerjaan membuat moto hidupnya hanya kerja, kerja, kerja! Antusiasme itu yang juga terlihat menular ke seluruh tim Leces sekarang ini. Sebagaimana saya, Budi juga berpandangan ini: untuk menghidupkan Leces tidak perlu gerojokan dana dari kas negara. Kini Leces hidup lagi tanpa mendapat modal baru satu rupiah pun. Kalau kelak Leces berhasil maju kembali, seluruh karyawannya tentu akan sangat bangga: bisa maju tanpa modal! Karyawan bisa menunjukkan bahwa tambahan modal bukan segala-galanya! Tentu, karena sudah telanjur disetujui, Budi tetap berharap agar dana Rp 200 miliar itu bisa cair. Bukan lagi untuk modal, tapi untuk membayar utang lama. Pada masa lalu, Leces meninggalkan utang hampir Rp 1 triliun. Manajemen Leces berhasil melakukan negosiasi: kalau Leces mau bayar Rp 150 miliar, utang hampir Rp 1 triliun itu dianggap lunas. Utang yang sudah berumur lebih dari 10 tahun itu harus dibayar. Kalau tidak, utang itu akan memusingkan manajemen baru yang sedang dituntut untuk maju." Budi juga berencana menggunakan dana sisanya untuk membangun hutan tanaman industri. Untuk mencukupi bahan baku Leces di masa depan. Tentu saya setuju dengan dua rencana itu: bayar utang dan hutan tanaman industri. Persoalannya, belum tentu anggaran yang sudah disetujui untuk modal bisa dialihkan untuk membayar utang. Di sinilah BUMN akan selalu kalah lincah dengan swasta. Apa pun kasus menghidupkan kembali Leces ala Budi akan menjadi perhatian saya. Maksud saya, perusahaan seperti galangan kapal IKI Makassar yang juga sudah lama mati bisa hidup kembali dengan cara yang sama. Demikian juga, pabrik PT Iglas yang lagi dalam kesulitan. Kelak, kalau Leces sudah sehat, harus segera di-go public-kan. Industri kertas tidak lagi menempati posisi strategis bagi negara. Tidak selayaknya lagi negara terus menggerojokkan dana untuk industri seperti Leces. Semakin banyak modal publik masuk ke dalamnya akan semakin baik. Leces memang belum teruji akan menjadi perusahaan yang pasti akan hidup sehat. Masih harus dilihat dalam satu periode tertentu. Tapi, setidaknya Leces kini sudah kembali berjalan: bukan sebagai kuntilanak, tapi sebagai badan yang sudah lengkap dengan rohnya. Roh antusias dan roh penuh kiat!-JPNN.COM-

Mayat Itu Berjalan Lagi Bukan sebagai Kuntilanak

APA kabar PT Kertas Leces (Persero)? Yang sudah lebih dari dua tahun mati suri? Yang selama itu nasib karyawannya tidak menentu? Yang diyaki...

selengkapnya

Baharuddin Lopa Sosok Jaksa Galak

Kalangan penegak dan praktisi hukum selalu mengenang sosok mantan Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa. Meski masa jabatannya sebagai Jaksa Agung begitu singkat, namanya terkenal sebagai jaksa yang ekstrim, keras dan jujur. Pria kelahiran Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus 1935 ini diangkat sebagai Jaksa Agung pada 6 Juni 2001 dan mengakhiri jabatannya pada 3 Juli 2001 karena meninggal dunia. Kini menjelang peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Agung kembali mengenang mendiang mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Sejumlah tokoh pun angkat bicara soal Baharuddin Lopa. Salah satunya, Jaksa Agung, Basrief Arief. Masih melekat dalam ingatannya sosok Baharuddin Lopa adalah penegak hukum yang tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Meski hanya mengenal Baharuddin dalam waktu singkat, ia melihat Baharuddin sebagai jaksa yang memiliki integritas tinggi dan patut diteladani. "Beliau jujur, tegas dan tak mengenal keluarga, saudara dan rekan dalam penegakan hukum. Beliau selalu mengatakan jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati untuk menegakan hukum," ujar Basrief dalam launching buku "Apa dan Siapa Baharuddin Lopa" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/7). Basrief berharap seluruh jaksa di Indonesia dapat meneladani kepribadian Baharuddin Lopa tersebut. "Saya bermimpi seandainya saja, semua rakyat mengambil contoh perjalanan tokoh nasional seperti Baharuddin Lopa," sambungnya. Sementara itu, mantan jaksa, Andi Hamzah punya kenangan sendiri tentang Baharuddin. Ia menyebut Baharuddin adalah jaksa yang galak. Walaupun keras dan ekstrim, menurutnya, Baharuddin sangat taat beragama. Ia menjunjung tinggi moral dan kemanusiaan dalam setiap perilakunya di kalangan kejaksaan. "Pertama kali saya kenal dia di kejaksaan negeri, waktu dilantik jadi jaksa. Baharudin itu jadi Kajari galak sekali orangnya. Jaksa tua-tua di marahinya,"tutur Andi sambil tertawa. Begitu cintanya Baharuddin pada dunia hukum, saat terakhir sebelum ia menghembuskan napas terakhir pun masih tetap memikirkan negaranya. Ia gelisah dengan republik ini yang kian morat-marit dengan sejumlah. Mantan Ajudan Baharudin Lopa, Enang Supriyadi Samsi mengungkapkan, Lopa bahkan sempat mengucapkan syukur atas cinta Tuhan padanya, sebelum ia berpulang. Ia meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. "Beliau adalah sosok yang apa adanya. Waktu bapak ke Riyadh sebenarnya yang menemani harusnya saya, tapi saya tidak tahu kenapa tiket saya tidak dibelikan. Dia bilang, kau tunggu saja di Indonesia, jadi Jaksa Agung," tutur Enang menirukan Baharuddin. Kini meski Baharuddin telah tiada, ia masih tetap dikenal sebagai pendekar keadilan dan hukum. Kejaksaan mengharapkan masih akan muncul Lopa-lopa lainnya yang terinspirasi untuk mengikuti jejak dan teladan Baharuddin Lopa.-JPNN.COM-

Baharuddin Lopa Sosok Jaksa Galak

Kalangan penegak dan praktisi hukum selalu mengenang sosok mantan Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa. Meski masa jabatannya sebagai Jaksa Agung...

selengkapnya

Perangi Narkoba Lewat Film

Selaku Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Dede Yusuf telah merilis dua Film pendidikan anti narkoba. Film tersebut digunakan untuk penyuluhan sadar bahaya Narkoba ke desa-desa di Jawa Barat. "Dengan film masyarakat akan mudah mencerna bahaya Narkoba," ucap Dede dalam rilisnya, Senin (16/7). Film antinarkoba yang digagas Dede Yusuf itu berjudul "Pilihan" dan "Kita Bisa". Dua film tersebut diproduksi BNP Jabar dengan melibatkan para sineas muda bertepatan dengan perayaan Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) di Bandung. Film "Pilihan" mengambil seting seni tradisional Pencak Silat, sementara Film "Kita Bisa" berlatar remaja modern yang lagi dilanda demam musik boys band. "Produksi film ini tidak mahal, tidak seperti film komersial yang tayang di bioskop-bioskop," tegas Dede yang juga dulu dikenal sebagai bintang film laga ini. Biaya produksi film bisa ditekan karena menggunakan para sineas muda dan karya anak muda Jawa Barat. Selain ditayang di televisi lokal, dua film besutan Dede Yusuf tadi diperbanyak dalam bentuk VCD dan DVD. Targetnya untuk diputar di desa-desa. "Kita juga upload di Youtube supaya mudah diakses warga dunia lewat dunia maya," katanya. Dede Yusuf tidak mempersoalkan karya filmnya dibajak dan digandakan. "Yang penting pesan moral dalam film itu sampai ke masyarakat," tandasnya. Selama 4 tahun memimpin BNP, Dede mengaku senang karena ranking Jabar dalam penyebaran Narkoba di Indonesia turun dari peringkat pertama menjadi ranking enam. "Turun ranking dari satu menjadi enam ini tidak gampang dengan populasi Jabar 45 juta lebih," katanya. Sebab, berdasarkan data nasional, sekitar dua persen populasi Jabar terkena penyalahgunaan Narkoba. Karya orsinil lain Dede dalam memimpin BNP Jabar adalah program Desa Siaga. Lewat program Desa Siaga, komponen masyarakat seperti aparat desa, pemuda, pelajar, Pramuka, tokoh agama, aktivis ormas, LSM, dan majelis taklim dilatih sebagai kader terdepan antinarkoba. "Lewat Film dan program Desa Siaga kita terus perangi bahaya Narkoba. Targetnya, secara bertahap tiap desa di Jabar memiliki kader handal antinarkoba," ungkapnya.-JPNN.COM-

Perangi Narkoba Lewat Film

Selaku Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Dede Yusuf telah merilis dua Film pendidikan anti narkoba. F...

selengkapnya

Mendikbud Minta Joki Ditindak Tegas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, meminta agar pelaku kecurangan atau joki Fakultas Kedokteran internasional Universitas Gajah Mada (UGM) ditindak tegas. Bila pelakunya adalah mahasiswa senior, maka sanksinya bisa sampai dikeluarkan. "Sepenuhnya kita serahkan pada UGM. Pelakunya tidak mungkin anak baru, jadi sanksinya bila terbukti adalah DO. Lebih baik dikeluarkan saja karena merusak nilai pendidikan," kata M Nuh di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/7). M Nuh juga memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang berhasil menangkap aksi nakal para joki. Menurutnya sistem pengawasan yang dibuat UGM telah berhasil. "Kalau pencuri ketahuan, itu artinya sistem yang dibuat telah bekerja dengan baik," tegasnya. Sebagaimana diketahui, panitia pengawas seleksi masuk Fakultas Kedokteran internasional Universitas Gajah Mada (UGM) menangkap sekitar 52 orang yang diduga beraksi sebagai joki. Satu diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.-JPNN.COM-

Mendikbud Minta Joki Ditindak Tegas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, meminta agar pelaku kecurangan atau joki Fakultas Kedokteran internasional Universitas Gajah Mada ...

selengkapnya

Regenerasi Koruptor ke PNS Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, memotong regenerasi koruptor. Ajakan tersebut didasari banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK dari kalangan PNS, dengan usia relatif berusia muda dan berasal dari golongan III-a. “Kita banyak temukan rekening PNS dengan duit miliaran rupiah, mereka rata-rata berumur 25-28 tahun. Mereka berasal dari golongan III-a,” ujar Juru Bicara KP Johan Budi Prasetyo, dalam kegiatan Lokakarya Kehumasan, di Ruang Rapat I Balaikota, kemarin. Johan menuturkan, hal itu mengindikasikan adanya regenerasi koruptor di kalangan muda. “Ini sangat disesalkan, karena pihak yang paling disengsarakan adalah masyarakat,” ucapnya. Untuk itu, Johan mengajak agar PNS di Kota Bogor bersama-sama berjuang melawan korupsi. PNS bersama-sama sepakat untuk berani mengatakan tidak kepada korupsi. “Kalau ada perintah dari atasan yang berbau korupsi jangan takut untuk menolak,” ingatnya. Lebih lanjut, Johan mengungkapkan bahwa korupsi bukanlah sebuah budaya. Korupsi merupakan perilaku yang tidak baik. Untuk memotong regenerasi korupsi, Johan mengajak semua pihak agar menjadikan korupsi sebagai perbuatan yang menjijikkan layaknya haram makan babi bagi kaum muslim. “Korupsi harus dipropagandakan secara terus-menerus, sehingga suatu saat korupsi menjadi sangat menjijikkan,” jelasnya. Di kesempatan yang sama, Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Mochammad Encep Ali Alhamidi mengatakan, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk memerangi praktik perbuatan korupsi saat ini. Sebab, pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan sangat diperlukan. “Terlebih lagi, dengan adanya UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuat seluruh badan publik lebih dituntut untuk mengimplementasikannya agar lebih terbuka dan efektif,” beber Encep.-JPNN.COM-

Regenerasi Koruptor ke PNS Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, memotong regenerasi kor...

selengkapnya

Ribuan PNS Bakar Baju Dinas

Ribuan PNS dari berbagai Instansi di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Sabtu (14/7/2012) menyerang Kantor Bupati menuntut pembayaran gaji ke 13 mereka. Kecewa aspirasi mereka tak mendapat tanggapan serius, ribuan PNS ini membakar baju dinas mereka. “Tolonglah beri penjelasan, jangan sampai kami anarkis. Pasalnya kami ini kelaparan. Anak kami butuh biaya sekolah,” teriak Saharudin salah seorang orator sempat mengejar Setdakab Drs H Hasanuddin Darjo,MM. Bupati Aceh Tenggara H Hasanuddin B menemui pendemo awalnya meminta agar menunjuk lima orang perwakilan untuk membicarakan masalah pembayaran gaji ke 13,namun pendemo menolak untuk masuk sebagai perwakilan kedalam ruangan Bupati seraya meminta agar Bupati memberikan jawaban di hadapan mereka semua. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian mengelilingi Bupati Agara sangat rapat . H Hasanuddin B berjanji akan menyelesaikan pembayaran gaji ke 13 paling lambat pada Jumat pecan depan atau tanggal 20 Juli mendatang. Menerima jawaban Bupati ini, pendemo spontan menyambut dengan teriakan kecewa. PNS ingin pembayaran gaji ke 13 secepatnya. Situasi kemudan tidak terkendali hingga terdengar teriakan nyaring lempar…lempar…lempar…mulai dari pendemo. Petugas keamanan langsung menggiring Bupati Agara kembali kedalam ruangannya. Sementara Setdakab Drs H Hasanuddin Darjo,MM diteriaki pendemo sebagai salah seorang pelaku money politik menghabiskan hak PNS, sempat tertangkap tangan warga sehari menjelang Pemilukada, dengan sangat grogi dan wajah pucat pasi dan terbata-bata mengatakan, jawaban Bupati merupakan jawabannya juga, seraya berlalu dikawal kepolisian. Bakar Baju Dinas Usai berunjuk rasa di Kantor Bupati ratusan pengunjuk rasa kemudian menuju Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (PKKD) guna menemui Kadis mempertanyakan masalah gaji ke 13 mereka. Ratusan pendemo ini kemudian mensweeping seluruh ruangan di kantor ini bermaksud mencari Kadis Keuangan Drs Suhailudin,MM namun tak menemukannya. Pendemo melihat mobil Kadis Keuangan di depan Kantor DPKKD dan hendak bergerak pergi langsung dihadang pendemo. Akibat dikelilingi pendemo semakin banyak,supir Kadis Keuangan juga berupaya untuk turun menyelamatkan diri. Tiba-tiba, brrrraaaakkkk……,suara benturan terdengar menghantam pintu samping kanan serta bagian kap mobil. Ketika turun dari mobil seorang pendemo langsung mendaratkan bogem mentahnya kepada supir Kadis keuangan hingga terjatuh. Aparat kepolisian yang berjaga-jaga dengan sigap melakukan pengamanan dan berhasil mengeluarkan supir Kadis keuangan dari kerumunan massa,massa yang sudah terlihat beringas akhirnya mengempeskan empat ban mobil Kadis Keuangan kijang Innova plat merah BL 177 HB. PNS dengan wajah beringas terus merangsek masuk dan akhirnya satu persatu membuka pakaian dinas mereka di depan Kantor Bupati memang berdampingan dengan Kantor DPKKD lalu mulai membakar baju tersebut. Merela meneriakan pakaian dinas tersebut sudah tidak berarti lagi dan mereka siap untuk dipecat jika tidak menerima gaji ke 13 mereka. Pendemo juga berjanji akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar pada hari Senin jika gaji ke 13 mereka tetap tidak dibayarkan,”Kami terus akan melakukan demo hingga kami dipecat juga sudah siap untuk menuntut hak kami,”tegas Rasidun,salah seorang PNS yang membakar baju Dinasnya.-JPNN.COM-

Ribuan PNS Bakar Baju Dinas

Ribuan PNS dari berbagai Instansi di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Sabtu (14/7/2012) menyerang Kantor Bupati menuntut pembayaran gaji ke ...

selengkapnya

Praktek Korupsi Kian Memiskinkan Rakyat NTT

Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarah Lery Mboeik mengungkapkan praktek korupsi di NTT kian mengkhawatirkan. Maraknya praktek korupsi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) disinyalir sebagai penyebab krusial sulitnya daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste tersebut keluar dari garis kemiskinan yang akut. Sarah mengatakan hanya Kota Kupang yang tidak termasuk sebagai daerah tertinggaldari 20 kabupaten/kota yang ada di NTT. 19 masuk kategori daerah tertinggal berdasarkan data dari Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) Karena itu, Sarah Lery mengatakan dengan maraknya praktek korupsi, NTT akan menjadi semakin miskin. Apalagi, dari sejumlah kasus yang terjadi, tidak pernah menyentuh langsung aktor intelektual atau pengambil kebijakan tertinggi. Yang diproses hanya sekelas Pimpinan Proyek (Pimpro). ”Ini sudah lampu kuning. Tanda bahaya sudah di depan mata. Bagi saya, korupsi juga bagian dari pelanggaran HAM. Kejahatan kerah putih. Karena dengan korupsi, rakyat dirugikan. Semakin hari rakyat semakin miskin dan dampaknya daerahnya pun semakin tertinggal dari daerah lain,” ulas Sarah di Jakarta, Senin (16/7). Menanggapi adanya laporan masyarakat NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Sarah menegaskan langkah tersebut sudah benar. Karena, dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) NTT senilai Rp 15.511 miliar yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya tersebut juga ia ketahui secara mendalam. Bahkan, Sarah mengaku beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT dan kelompok keuskupan NTT juga melaporkan hal yang sama ke KPK. ”Laporan itu saya masukan ke KPK agar terjadi aksi pemberantasan besar-besaran praktek korupsi di NTT. Tak hanya ke KPK, saya bersama elemen masyarakat NTT juga meminta BPK RI untuk melakukan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian negara di NTT. Karena jika itu tidak juga dilakukan, baik oleh BPK maupun KPK, saya semakin putus asa kalau NTT bisa keluar dari cap jeleknya selama ini sebagai daerah tertinggal,” ungkap Sarah. Sementara, peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok menilai bahwa wilayah NTT memang cukup mengkhawatirkan. Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan miss-manajemen. Kondisi itu terjadi karena selain praktek korupsi yang terus terjadi tanpa ada penanganan secara khusus baik dari pusat maupun daerahnya sendiri. Juga factor dominan yang menghambat gerak roda pembangunan adalah lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah di NTT.     ”Beberapa kali saya ke sejumlah daerah di NTT, kondisi tersebut tidak berubah. Rakyat miskin di mana-mana. Bahkan, di kantor pemerintahan pun hanya satu sampai dua orang saja yang bisa komputer dan internet. Artinya, lemah sekali peningkatan kualitas SDM di sana. Dan ini menandakan manajemen pemerintahan di sana (NTT) rendah, disiplin lemah dan kinerja tidak baik. Kondisi itupun masih diperburuk dengan maraknya praktek korupsi, juga akibat lemahnya fungsi pengawasan,” ujar Jamil. Jika tidak ada pengawasan yang intensif terhadap maraknya praktek korupsi, lanjut Jamil, aparat di NTT bisa semakin seenaknya menjalankan roda pemerintahan. ”Sebagai pintu masuk, harus segera dibongkar sejumlah kasus korupsi yang memiskinkan masyarakat di sana. Salah satunya dugaan penyelewengan dana bansos yang katanya melibatkan gubernur NTT dan sudah dilaporkan ke KPK. Itu harus segera diusut tuntas. Karena, KPK harus menyambut baik kesadaran masyarakat NTT yang melaporkan dugaan korupsi tersebut,” tegas Jamil.-JPNN.COM-

Praktek Korupsi Kian Memiskinkan Rakyat NTT

Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarah Lery Mboeik mengungkapkan praktek korupsi di NTT kian mengkhawatirkan. Maraknya praktek...

selengkapnya